Taman Wisata Alam: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Peraturan

Diposting pada

2.3 Sarana penelitian

Alam menyediakan laboratorium alami untuk para peneliti khususnya di bidang biologi maupun kehutanan. Sarana yang dimiliki alam sudah lengkap untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan di alam menjadi tantangan para peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2.4 Penunjang Aktivitas Budaya

Di dalam wilayah konservasi Taman Wisata Alam (TWA) ini tidak jarang ditemui penduduk/ suku asli. Adat serta budaya yang dimiliki oleh mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Penduduk setempat biasanya memiliki banyak ritual kebudayaan yang memiliki keterkaitan dengan alam. Keberadaan mereka memberikan pengetahuan bagi para pengunjung tentang kebudayaan daerah.

3. Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA)

Pengelola TWA adalah pemerintah daerah setempat yang melakukan upaya perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan fauna beserta ekosistemnya.

Manajemen suatu wilayah Taman Wisata Alam (TWA) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya.

Satwa (instagram.com)
Satwa (instagram.com)

Garis besar kegiatan dalam kawasan ini meliputi upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Pengawetan dilakukan dalam bentuk perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan potensi, serta pembinaan habitat dan populasi satwa.

Advertisement nature photography

4. Daftar Taman Wisata Alam (TWA) di Indonesia

Berikut adalah daftar Taman Wisata Alam di Indonesia yang berupa hutan, daratan, maupun lautan.

4.1 Pulau Sumatera dan sekitarnya

  • Nangroe Aceh Darussalam (Pulau Weh dan Kepulauan Banyak)
  • Sumatera Utara (Sicikeh-cikeh, Sijaba Hutaginjang, Deleng Lancuk, Holiday Resort, Lau debuk-debuk, dan Sibolangit)
  • Sumatera Barat (Mega Mendung, Lembah Harau, dan Rimbo Panti)
  • Riau dan Kepulauan Riau (Sungai Dumai dan Muka Kuning)
  • Jambi dan Bengkulu (Bukit Sari, Bukit Kaba, Pantai Panjang & Pulau Baai, Lubuk Tapi-Kayu Ajaran, Air Hitam, dan Way Hawang)
  • Sumatera Selatan (Punti Kayu dan Bukit Salero)

4.2 Pulau Jawa dan sekitarnya

  • Banten (Pulau Sangiang dan Pulau Sangiang)
  • Jakarta (Angke Kapuk)
  • Jawa Barat (Gunung Pancar, Telaga Warna, Jember, Cimanggu, Tangkuban Perahu, Telaga Patengang, Gunung Tampomas, Telaga Bodas, Gunung Papandayan, Sukawayana, Kawah Kamojang, Gunung Guntur, Pantai Pangandaran, dan Linggarjati)
  • Jawa Tengah (Gunung Selok, Grojogan Sewu, Sumber Semen, dan Telogo Warno atau Pengilon)
  • Jawa Timur (Kawah Ijen Merapi, Gunung Baung, dan Tretes)
  • Daerah Istimewa Yogyakarta (Gunung Gamping)
  • Bali (Panelokan, Danau Buyan, Tamblingan, dan Sangeh)

4.3 Pulau Kalimantan dan sekitarnya

  • Kalimantan Barat (Bukit Kelam, Baning, Gunung Dungan, Asuansang, Sungai Liku, Tanjung Belimbing, dan Gunung Melintang)
  • Kalimantan Selatan (Pulau Kembang, Pulau Bakut, dan Pleihari Tanah Laut)
  • Kalimantan Tengah (Tanjung Keluang dan Bukit Tangkiling)
  • Kalimantan Timur (Pulau Sangalaki)

4.4 Pulau Sulawesi dan sekitarnya

  • Sulawesi Utara (Batu Angus dan Batu Putih)
  • Sulawesi Tengah (Air Terjuan Wera dan Bancea)
  • Sulawesi Tenggara (Jatuh, Mangolo, Tirta Rimba Air, Teluk Lasolo, dan Pulau Padamarang)
  • Sulawesi Selatan (Nanggala III, Danau Matalano, Mahalano, Danau Totuwi, Lejja, Malino, Sidrap, Danau Matano, dan Cani Sirenreng)

4.5 Pulau Papua dan sekitarnya

  • Nusa Tenggara Barat (Pelangan, Suranadi, Kerandangan, Bangko-bangko, Tanjung Tampa, Gunung Tunak, Semongkat, Madapangga, Danau Rawa Taliwang, Pulau Moyo, dan Pulau Satonda)
  • Nusa Tenggara Timur (Tuti Adigae, Pulau Batang, Pulau Manipo, Pulau Besar, Pulau Rusa, Legon Ilemedo, Kemang Beleng, Ruteng, Bipolo, Pulau Lapang, Baumata, Camplong, Teluk Kupang, Teluk Maumere, dan Pulau Riung)
  • Maluku (Pulau Kassa, Pulau Pombo, Pulau Marsegu, dan Gunung Api Banda)
  • Papua (Nabire, Teluk Yotefa, Bariat, Klamono, Pasir Putih, Gunung Meja, dan Sorong)

5. Peraturan Terkait Taman Wisata Alam (TWA)

Pendirian Taman Wisata Alam (TWA) memerlukan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) seperti perizinan untuk wilayah konservasi lainnya seperti Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya.

Peraturan terkait TWA terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan lainnya yang mengatur tentang TWA adalah Peraturan Pemerintah No. 36/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2018 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.