Kawasan Hutan: Pengertian, Klasifikasi, Luas, dan Konflik

Diposting pada

4.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Di tahun 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan. Lebih spesifik tentang hutan adat yang menjadi hak masyarakat adat.

Aturan ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adat yang ada di Indonesia.

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan

Secara lebih rinci, Menteri Kehutanan mengeluarkan aturan tentang kawasan hutan, diantaranya:

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.51/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

5. Pengelola

Beberapa kebijakan tentang kawasan hutan telah diatur oleh negara melalui badan yang berwenang. Kebijakan tentang siapa yang wajib mengelola juga telah diputuskan.

Masyarakat luas bertugas untuk menjaga kelestarian hutan. Sementara pihak pengelola utama hutan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tugas utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tugas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

6. Kegiatan Non Kehutanan di Kawasan Hutan

Kegiatan non hutan di kawasan hutan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Aturan ini berisi tentang ketentuan umum penggunaan kawasan hutan, izin penggunaan, persyaratan permohonan penggunaan beserta tata caranya, kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, jangka waktu izin, monitoring dan evaluasi, hapusnya persetujuan prinsip atau izin, sanksi-sanksi, dan ketentuan peralihan.

Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

PP No. 105 Tahun 2015 menegaskan tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau kegiatan non hutan di dalam hutan hanya dapat dilakukan jika tujuannya strategis dan tidak dapat dielakkan.

Izin pinjam pakai kawasan hutan dikeluarkan oleh menteri yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia no. P.18/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Kegiatan non hutan yang diizinkan diatur Permen no. P.18/MENHUT-II/2011 dalam pasal 4.

Kegiatan ini meliputi religi atau tempat ibadah, kegiatan pertambangan dan perminyakan, instalasi pembangkit tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana fasilitas umum, sumber daya air, industri yang terkait dengan kehutanan, kegiatan pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, serta penampungan sementara korban bencana alam.

7. Konflik Agraria Kawasan Hutan

Konflik agraria adalah masalah yang berkaitan dengan urusan pertanian, tanah pertanian, atau urusan pemilikan tanah. Hingga tahun 2019, konflik ini masih marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Contohnya adalah konflik agraria Mesuji, salah satu Kabupaten di Lampung, Indonesia. Konflik agraria Mesuji merupakan konflik antar warga atas kepemilikan tanah hingga pembajakan.

Penyelesaian dari pemerintah tentang konflik agraria adalah dengan menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak pengusahaan Hutan (HPH), hingga Hak Izin Tambang (HIT).

8. Reforma Agraria di Kawasan Hutan

Reforma agraria adalah penataan ulang atau penataan kembali tentang penguasaan, susunan kepemilikan, dan penggunaan sumber-sumber yang berkaitan dengan agraria.

Isi reforma agraria biasanya mengutamakan tentang tanah atau pertanahan untuk kepentingan rakyat kecil secara komprehensif dan menyeluruh.

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Aturan tersebut berisi tentang penyelenggaraan reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perencanaan, dan pelaksanaan reforma agraria.

Adapun tujuan reforma agraria: