Taman Buru: Pengertian, Sejarah, dan Peraturan

Diposting pada

3. Peraturan Perburuan di Indonesia

Berburu yang dilakukan di Taman Buru terikat dengan banyak peraturan teknis. Seorang pemburu yang akan berburu sebelumnya harus mempunyai surat ijin berburu. Surat ijin berburu ini baru bisa dikeluarkan apabila sang pemburu sudah mempunyai akta buru terlebih dahulu. Namun, aturan ini memiliki pengecualian bagi perburuan yang dilakukan secara tradisional

Sebelum perburuan dan setelah perburuan dilakukan, pemburu harus malapor kepada petugas kehutanan dan melapor juga kepada kepolisian setempat. Senjata berburu yang digunakan harus sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan. Aktivitas perburuan juga harus dipandu oleh pemandu buru.

Jenis satwa maupun jumlah binatang buruan sudah diatur dalam Permenhut No: P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru. Di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa hewan buruan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

  • Hewan buruan merupakan satwa liar yang tidak dilindungi. Namun dalam kondisi tertentu, satwa dilindungi juga bisa dijadikan sebagai satwa buruan. Kasus penetapan satwa dilindungi untuk bisa atau ditetapkan sebagai satwa buru dilakukan. Tujuannya untuk mengendalikan hama, pembinaan atau pengontrolan populasi, pembinaan terhadap habitat satwa, kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan, digunakan untuk rekayasa genetik, untuk kebutuhan memperoleh bibit penangkaran, dan sebagai pemanfaatan dari hasil penangkaran.
  • Jumlah satwa buruan berbeda-beda untuk setiap tempat. Jumlah hewan yang bisa diburu ditentukan oleh masing-masing tempat berburu. Hal ini dilakukan kerena mempertimbangkan jumlah populasi hewan dan mempertimbangkan laju peningkatan populasi hewan tertentu. Inventarisasi dan juga pemantauan secara berkala terhadap jumlah populasi dilakukan untuk menentukan jumlah maksimal hewan yang dapat diburu,
  • Waktu Perburuan juga perlu diatur untuk kelestarian lingkungan maupun satwa buruan. Penetapan waktu berburu atau musim berburu harus memperhatikan keadaan sebagai berikut: keadaan dari populasi maupun jenis hewan buru, musim kawin dari hewan buru, musim beranak dan juga musim bertelur, perbandingan jantan betina dalam suatu waktu, serta umur satwa yang akan buru. Apabila terjadi ledakan jumlah hewan liar yang tidak dilindungi dan menjadi hama untuk lingkungan sekitar, maka bisa segera dilakukan tindakan perburuan untuk hewan tersebut.
  • Alat Perburuan sangat penting untuk diatur dalam kegiatan perburuan agar tidak memberikan dampak lain yang tidak diinginkan. Alat buru yang diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan perburuan di taman buru terdiri dari: senjata api buru, senjata angin, dan alat berburu tradisional, serta alat berburu lainnya menyesuaikan dengan jenis hewan yang akan diburu.

4. Taman Buru di Indonesia

Taman Buru
Taman Buru

Sebagai negara yang terkenal dengan bio diversity-nya, Indonesia mempunyai banyak jenis hewan maupun tumbuhan yang endemik dan unik. Hal ini menarik perhatian banyak orang yang mempunyai hobi berburu. Berikut daftar taman buru yang ada di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah:

  • Bangkala, berada di takalar, sulawesi selatan, seluas 4.152,50 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 760/kpts/um/10/82, pada tanggal 12 Oktober 1982.
  • Bena, berupa dataran, berada di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, seluas 2.000,64 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor: 74/kpts-ii/1996, pada tanggal 27 Februari 1996.
  • Komara, berada di Takalar, Sulawesi Selatan, seluas 2.972,00 ha, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 237/kpts-ii/1997, pada tanggal 9 Mei 1997.
  • Landusa tomata, berada di Poso, Sulawesi Tengah, seluas 5.000,00 ha, berdasarkan keputusan menteri Kehutanan RI nomor: 397/kpts-ii/1998, pada tanggal 21 April 1998.
  • Lingga isaq, berada di Aceh Tengah, Nangroe Aceh Darussalam, seluas 80.000.00 ha, berdasarkan, keputusan Menteri Pertanian RI nomor: 70/kpts/um/2/78, pada tanggal 1 Februari 1978.
  • Masigit kareumbi berupa gunung, berada di sumedang dan garut, jawa barat, seluas 12.420,70 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor: 298/kpts-ii/1998, pada tanggal 27 Februari 1998.
  • Mata osu berupa padang, berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara, seluas 8.000,00 ha, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 643/kpts-ii/1998, pada tanggal 23 September 1998.
  • Moyo berupa pulau, berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, seluas 22.250,00 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 308/kpts-ii/1986, pada tanggal 4 September 1986.
  • Nanu’ua berupa gunung, berada di Bengkulu Utara, Bengkulu, seluas 10.000,00 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI  Nomor: 741/kpts/um/11/78, pada tanggal 1 November 1978.
  • Ndana berupa pulau, berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seluas 1.562,00 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 83/kpts-ii/1993, pada tanggal 1 Januari 1993.
  • Pini berupa pulau, berada di Nias, Sumatera Utara, seluas 8.350,00 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI RI Nomor: 347/kpts-ii/1996, pada tanggal 5 Juli 1996.
  • Rempang berupa pulau, berada di Kepulauan Riau, seluas 16.000,00 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 307/kpts-ii//1986, pada tanggal 29 September 1986.
  • Rusa berupa pulau, alor, nusa tenggara timur, seluas 1.384,65 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor Nomor: 8820/kpts-ii/2002, pada tanggal 24 Oktober 2002.
  • Semidang bukit kabu, berada di bengkulu utara, bengkulu, seluas 15.300,00 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 186/kpts/um/4/73, pada tanggal 1 April 1973.
  • Tambora selatan, berada di Dompu, Nusa Tenggara Barat, seluas 30.000,00 ha, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 676/kpts/um/11/78, pada tanggal 1 November 1978.

5. Berbagai Kendala Pengelolaan Taman Buru

Kegiatan perburuan masih dianggap menjadi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip konservasi yang menjadi kendala ataupun masalah dalam pengelolaan Taman Buru. Para kelompok pecinta lingkungan dan binatang selalu menentang kegiatan perburuan ini,. Hal ini karena kegiatan ini selalu identik dengan tindakan mempermainkan hak hewan, penyiksaan dan membunuh hewan hanya untuk kesenangan belaka.

Selanjutnya di tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar’i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.

Pada kenyataannya kegiatan perburuan masih banyak yang dilakukan secara ilegal. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti masih belum ada kesadaran para pemburu tentang pentingnya kelestarian semua unsur ekosistem. Semoga ke depannya kegiatan wisata berburu bisa terus didampingi oleh upaya pelestarian.