Kongsi Perusahaan dalam Peristiwa Kebakaran Hutan

Diposting pada

Kebakaran hutan seolah sudah menjadi bencana musiman yang kerap muncul saat hujan tak kunjung datang. Masyarakat yang sudah kesusahan mengupayakan air bersih sebagai salah satu kebutuhan penunjang kehidupan pun berang bukan kepalang. Air dan udara yang merupakan kebutuhan dasar manusia sudah tak dapat diharapkan lagi kesesuaiannya.

Katanya, hutan adalah paru-paru kehidupan. Layaknya paru-paru dalam tubuh manusia, tentu siapa pun tidak ingin paru-paru tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya karena mengalami gangguan. Fungsinya yang vital dalam menjaga eksistensi kehidupan, layak menempatkannya sebagai organ yang harus diperhatikan.

Namun, dengan dalih mencukupi kebutuhan dan menutupi banyaknya kekurangan, segelintir orang tak segan merusak ‘paru-paru kehidupan’. Seolah kebutuhan bersama untuk dapat menikmati kebaikan hutan layak dikorbankan. Mereka berpandangan bahwa kebutuhan akan fungsi hutan berada dalam urutan kesekian. Selain itu, mereka menganggap banyak kebutuhan lain yang dapat terpenuhi dengan ‘hanya’ mengorbankan hutan.

Kebakaran Lahan dan Hutan

Pemerintah pun sebenarnya tidak menutup mata dengan keadaan ini. Terdapat beberapa undang-undang yang menjadi payung hukum untuk menjaga kelestarian hutan di antaranya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pelanggar undang-undang tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan peranannya dalam pembakaran hutan.

Namun, main belakang seolah tak luput dalam upaya memuluskan kepentingan tak terkecuali dalam upaya peralihan fungsi hutan. Banyak para pengusaha nakal yang pandai bermain dengan oknum terkait. Undang-undang seolah hanya menjadi dokumen tertulis yang bisa diselewengkan asal ada kesepakatan dari pihak-pihak yang ingin diuntungkan. Peraturan hukum yang diharapkan dapat menjaga ekosistem hutan agar dapat berfungsi semestinya seolah sirna.

Advertisement nature photography

 

Menelisik Lebih Jauh Kepentingan Perusahaan dalam Pembakaran Hutan

Salah satu cara praktis yang dilakukan perusahaan untuk membuka lahan adalah dengan membakar hutan. Sektor pertanian pada tahun 2012-2016 berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan menyumbang angka 13% dengan subsektor utama adalah perkebunan. Tak mengherankan jika perkebunan menjadi salah satu penunjang utama pilar perekonomian sehingga perizinan untuk membuka lahan perkebunan seolah dapat dimudahkan.

Terdapat beberapa alasan yang menguatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya pembakaran hutan. Dalam kasus ini, industri kelapa sawit banyak berperan dalam peralihan fungsi hutan. Kelapa sawit dianggap memiliki nilai jual yang lebih tinggi untuk laku dalam pasar global daripada keanekaragaman hayati dalam hutan yang tak dapat dinikmati hasilnya secara langsung.

Kebakaran dapat menurunkan kualitas lahan hutan sehingga dapat mendukung usaha untuk memiliki kawasan hutan permanen untuk kepentingan produksi secara legal. Kawasan hutan produksi ini dikelompokkan kembali sebagai kawasan-kawasan hutan yang tersedia untuk dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Dengan semakin terbatasnya lahan yang tersedia yang tidak diklasifikasikan sebagai hutan dan cocok untuk perkebunan kelapa sawit, membakar hutan menjadi suatu cara yang dapat meningkatkan persediaan lahan yang ada untuk perkebunan.

Pada kawasan yang telah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, membakar hutan dianggap sebagai suatu cara yang hemat biaya untuk membuka lahan. Menurut salah satu perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah, pembukaan lahan dengan alat-alat mekanis membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan melakukan pembakaran.

Banyak perusahaan menginginkan lokasi perkebunan letaknya sedekat mungkin dengan fasilitas pengolahan dan jalur-jalur transportasi yang dapat membawa hasil panennya ke berbagai fasilitas ini karena buah kelapa sawit harus diolah dalam 24 jam setelah dipanen.

Namun, kawasan-kawasan yang lebih mudah diakses umumnya telah padat oleh penduduk lokal. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian mempekerjakan tenaga kerja dari luar untuk membakar lahan masyakarat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan. Kebakaran mengurangi nilai lahan karena lahan menjadi terdegradasi. Sehingga, perusahaan akan lebih mudah untuk mengambil alih lahan dan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk lokal.

Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambilalihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.

 

Lemahnya Pengawasan dan Longgarnya Peraturan

Operasional awal perusahaan untuk membuka lahan sangat bergantung pada izin yang diberikan. Tak jarang, perusahaan mengajukan izin untuk membuka lahan pada area yang rentan terjadi kebakaran misalnya lahan gambut. Gambut memiliki karakteristik mudah terbakar dan mampu menimbulkan api dalam kondisi kemarau panjang. Industri perkebunan yang dibangun di atas lahan gambut harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Gambar Gravatar
Mahasiswa kedokteran universitas tanjungpura yang terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri.