Hutan Tanaman Industri: Pengertian, Tujuan, Dampak, dan Peraturan

Diposting pada

Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan salah satu jenis hutan yang ditanami oleh satu jenis tanaman saja. Jenis hutan ini dianggap sebagai solusi dari pemerintah dalam mengatasi salah satu konflik agraria.

Hutan Tanaman Industri (HTI) turut menjadi sumber pemasukan negara sejak tahun 1970-an.

Permintaan industri kehutanan yang terus berkembang pesat membuat pemerintah menggalakan program HTI ini.

Berikut ini informasi lengkap mengenai Hutan Tanaman Industri.

Log Hasil Hutan Tanaman Industri
Log Hasil Hutan Tanaman Industri

1. Pengertian Hutan Tanaman Industri

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan yang memproduksi tanaman dengan menerapkan budidaya kehutanan untuk memenuhi bahan baku industri.

Aturan khusus tentang tipe hutan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Advertisement nature photography

Menurut peraturan tersebut, HTI merupakan hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Tidak sembarang orang atau perusahaan yang boleh memanfaatkan hasil hutan dari HTI. Setiap yang ingin memanfaatkannya harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

2. Tujuan Pembangunan

Hasil industri dari hutan ini digunakan untuk membantu, menyediakan, dan memudahkan manusia dalam berbagai lini bidang. HTI diberdayakan sebagai upaya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

Secara spesifik, Direktorat Bina Pembangunan Hutan Tanaman pada tahun 2009 menyatakan tujuan dibangunnya HTI sebagai berikut:

  1. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri berupa perkayuan
  2. Meningkatkan produktivitas sebagai hutan produksi
  3. Menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja
  4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  5. Memberdayakan masyarakat khususnya daerah hutan agar lebih sejahtera secara ekonomi
  6. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
  7. Mendorong daya saing produk dalam negeri khususnya bahan baku industri kayu seperti pulp, kayu lapis, kertas, penggergajian, mebel, kayu pertukangan, dan lain-lain
  8. Menciptakan hasil industri hutan untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri serta untuk ekspor ke luar negeri
  9. Meningkatkan devisa dan nilai tambah

3. Izin Pembentukan

Pihak yang ingin membentuk hutan tanaman industri pun harus memiliki izin dari lembaga terkait.

Setelah mendapat izin pembentukan, pihak ini bisa mendapat hak pengusahaan sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1990 BAB V pasal 7-10 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian LHK menyatakan bahwa pihak yang dapat mendapatkan izin adalah badan usaha negara, swasta, dan koperasi.

Pihak yang telah mendapatkan izin oleh menteri akan mendapat jangka waktu selama 35 tahun untuk mengusahakan hutan ini.

Jangka waktu tersebut diperkirakan sudah sesuai dengan daur tanaman pokok yang diusahakan.

Adapun persyaratan mengenai izin pembentukan, pengusahaan, atau perluasan HTI secara lengkap beserta alur, prosedur, waktu, dan biaya dapat Anda akses pada link ini.

Persyaratan tersebut berupa persyaratan administrasi dan teknis atau proposal yang secara singkat dijelaskan pada poin-poin berikut:

3.1 Persyaratan Administrasi

Berikut ini persyaratan administrasi yang diperlukan:

  1. Surat izin usaha
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak
  3. Pernyataan dengan persetujuan notaris
  4. Areal yang akan dibuat hutan dengan peta berskala
  5. Pertimbangan teknis dari pemerintah setempat tentang informasi tata ruang daerah
  6. Rekomendasi gubernur kepada menteri
  7. Laporan keuangan

3.2 Persyaratan Teknis

Berikut ini persyaratan teknis yang diperlukan:

  1. Kondisi umum mengenai areal
  2. Kondisi umum mengenai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat
  3. Kondisi umum perusahaan
  4. Maksud dan tujuan
  5. Rencana pemanfaatan
  6. Sistem silvikultur
  7. Tata laksana
  8. Pembiayaan
  9. Perlindungan hutan
  10. Pengamanan hutan

4. Tata Ruang Kawasan HTI

Sebagaimana pengaturan ruang hutan pada umumnya, tata ruang kawasan HTI pun telah diatur oleh pemerintah sebagai berikut: