Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Kehutanan

Diposting pada

Peraturan perundangan menjadi sangat penting di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari – Forester Act!

Kehutanan merupakan sektor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, bahkan permasalahan di dunia ini pun sedikit banyak dipengaruhi oleh hutan dan kehutanan di Indonesia.

Sektor kehutanan dikelola oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan, lembaga swadaya masyarakat kehutanan, masyarakat sekitar hutan, kelompok tani hutan, dan lain sebagainya.

Peraturan Perundangan Kehutanan

Semua kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan tersebut diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan juga berbagai norma yang mengikat.

Sama halnya dengan berbagai peraturan di sektor lainnya, peraturan perundangan di sektor kehutanan pun mengikuti kaidah tata urutan peraturan perundangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Advertisement nature photography

Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Perundangan tentang Kehutanan

Berdasarkan pentingnya publikasi terkait peraturan perundangan yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan hidup, Forester Act merangkum berbagai peraturan perundangan tersebut:

Undang-Undang tentang Kehutanan

Undang-Undang merupakan peraturan perundangan yang memiliki tingkat kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan peraturan lainnya, namun kekuatan kebijakan dalam peraturan perundangan ini masih di bawah TAP MPR dan UUD 1945.

Berikut adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan manajemen hutan di Indonesia:

Nomor PeraturanTentangKeterangan
No. 18 Tahun 2004Perkebunan
No. 23 Tahun 1997Pengelolaan Lingkungan HidupDiganti dengan UU No. 32 Tahun 2009
No. 23 Tahun 1997Pengelolaan Lingkungan Hidup
No. 26 Tahun 2007Penataan Ruang
No. 27 Tahun 2004Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
No. 32 Tahun 2004Pemerintah Daerah
No. 32 Tahun 2009Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPenggan UU No. 23 Tahun 1997
No. 33 Tahun 2004Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
No. 4 Tahun 2009Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 41 Tahun 1999KehutananPengganti UU No. 5 Tahun 1967
No. 44 Tahun 1960Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
No. 5 Tahun 1960Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
No. 5 Tahun 1967Ketentuan-Ketentuan Pokok KehutananDiganti dengan UU No. 41 Tahun 1999
No. 5 Tahun 1990Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya
No. 5 Tahun 1994Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)
No. 6 Tahun 2014Desa

Undang-undang dalam tabel tersebut tidak seluruhnya berisi tentang peraturan kehutanan, namun isi dari undang-undang tersebut sangat banyak berhubungan dengan pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kehutanan

Perturan Pemerintah (PP) merupakan aturan legal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tingkat kekuatannya di bawah Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan sektor kehutanan disajikan pada tabel berikut.

Nomor PeraturanTentangKeterangan
No. 10 Tahun 2010Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
No. 101 Tahun 2014Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
No. 105 Tahun 2000Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
No. 13 Tahun 1994Perburuan Satwa Buru
No. 14 Tahun 2004Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah
No. 15 Tahun 2010Penyelenggaraan Penataan Ruang
No. 18 Tahun 1999Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
No. 19 Tahun 1999Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
No. 21 Tahun 2005Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
No. 22 Tahun 2010Wilayah Pertambangan
No. 24 Tahun 1997Pendaftaran Tanah
No. 24 Tahun 2009Kawasan Industri
No. 24 Tahun 2010Penggunaan Kawasan Hutan
No. 26 Tahun 2008Rencana Tata Ruang Nasional
No. 27 Tahun 1999Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
No. 27 Tahun 2002Pengelolaan Limbah Radioaktif
No. 27 Tahun 2012Izin Lingkungan
No. 28 Tahun 2011Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
No. 3 Tahun 2008Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
No. 34 Tahun 2009Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
No. 36 Tahun 2010Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
No. 37 Tahun 2008Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
No. 37 Tahun 2012Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
No. 38 Tahun 2007Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
No. 4 Tahun 2001Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
No. 41 Tahun 1999Pengendalian Pencemaran Udara
No. 42 Tahun 2008Pengelolaan Sumber Daya Air
No. 43 Tahun 2008Air Tanah
No. 43 Tahun 2009Pembinaan, Pembiayaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
No. 43 Tahun 2014Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
No. 44 Tahun 2004Perencanaan Kehutanan
No. 45 Tahun 2004Perlindungan Hutan
No. 46 Tahun 2016Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
No. 57 Tahun 2016Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem GambutPengganti PP No. 71 Tahun 2014
No. 58 Tahun 2007Dana Reboisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
No. 58 Tahun 2010Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
No. 60 Tahun 2008Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Ri No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
No. 60 Tahun 2009Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
No. 60 Tahun 2012Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan HutanHasil perubahan PP No. 10 Tahun 2010
No. 61 Tahun 2010Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
No. 61 Tahun 2012Penggunaan Kawasan HutanHasil perubahan PP No. 24 tahun 2010
No. 63 Tahun 2002Hutan Kota
No. 68 Tahun 1998Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
No. 68 Tahun 2008Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2008Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
No. 71 Tahun 2014Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem GambutDigantikan dengan PP No. 57 Tahun 2016
No. 72 Tahun 2010Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
No. 74 Tahun 2001Bahan Berbahaya dan Beracun
No. 76 Tahun 2008Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
No. 8 Tahun 1999Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
No. 81 Tahun 2012Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
No. 82 Tahun 2001Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
No. 85 Tahun 1999Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun

Peraturan Perundangan Lainnya yang Berkaitan dengan Kehutanan

Perturan perundangan lainnya selain Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) terdapat peraturan menteri, peraturan bersama, peraturan daerah, dan lain-lain.

Di bawah ini adalah peraturan perundangan selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Kehutanan dI Indonesia.