6 Dasawarsa Sylva Indonesia: Rimbawan Yuk Berjuang Kolektif!

Diposting pada

Kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia. Perguruan tinggi melahirkan pendidikan tinggi dan pembangunan sumber daya manusia untuk tenaga kerja yang terampil. Mahasiswa sebagai bagian daripada masyarakat memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis untuk turut berperan memberikan kontribusi membangun sumber daya manusia melalui lembaga mahasiswa.

Kelembagaan organisasi mahasiswa kehutanan diawali oleh 2 perguruan tinggi saja dan hingga kini sebanyak 46 dari 66 perguruan tinggi jurusan kehutanan telah tergabung. Sylva Indonesia sebagai ikatan mahasiswa kehutanan Indonesia kini telah memasuki usia dasawarsa ke-6 dan masih tetap perkasa, “Tua tak menua, seperti pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri)”. Hingga saat ini pun Sylva Indonesia masih senantiasa mempertahankan eksistensinya dengan menjunjung tinggi independensi seorang rimbawan.

Logo Sylva Indonesia
Logo Sylva Indonesia

Titik nadir berupa perbaikan terhadap hutan, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan masyarakat selalu diwacanakan. Tapi pada realitanya, hutan Indonesia kini berada  dalam  kondisi  darurat. Sebuah kenyataan yang masih jauh dari amanat konstitusi Sylva Indonesia yang dalam visi-nya memaksimalkan potensi sumber daya mahasiswa kehutanan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil, dan demokratis.

 

Faktualitas Hutan Indonesia dan Gejolak Mahasiswa Kehutanan Sebelum  Reformasi dan Pasca Reformasi

Keberadaan hutan ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Eksploitasi hutan sudah marak dilakukan tanpa perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan. Sejak orde lama tahun 1950-an, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program rehabilitasi hutan, akan tetapi deforestasi hutan tetap tidak dapat dihindarkan.

apa itu sylva indonesia
Seminar Hasil Riset 2016

Dengan semangat jiwa rimbawan Pertanian UI dan Kehutanan UGM mendirikan suatu lembaga organisasi yang mengawal untuk terbentuknya Ikatan Senat Mahasiswa Kehutanan Indonesia. Kajian dan riset mahasiswa  yang tergabung dalam ikatan ini kerap dilakukan dalam mengawal isu-isu kehutanan.

Advertisement nature photography

Pada awal pemerintahan orde baru tepatnya 12 Maret 1966, kebijakan program pemerintah diawali dengan paradigma pembangunan ekonomi dan tidak mempertimbangkan aspek ekologi. Pemerintah Indonesia sendiri melancarkan kebijakannya dengan memperbolehkan sektor swasta untuk menebang dan mengekspor kayu bulat yang mana saat ini telah dilarang.

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, dan PP No.21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan merupakan berbagai dasar hukum dibolehkannya melakukan konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) selama 20-25 tahun.

Sejalan dengan aktivitas HPH dan industrialisasi hutan seperti kasus yang terjadi di Kalimantan Timur di mana perusahaan diberi areal konsesi 11 juta hektare dalam kurun waktu tahun 1969-1974 (World Resources Institute, 2000), lonjakan ekspor log dari 5,2 juta meter kubik tahun 1969-1970 menjadi 24,3 juta meter kubik tahun 1973-1974.

Hingga pada tahun 1979-an Indonesia mendapat predikat pertama dalam eksportir kayu tropis terbesar dunia. Predikat ini menjadi suatu pukulan untuk mahasiswa kehutanan untuk bangkit kembali melakukan perlawanan dan berperan agar dapat terlibat dalam segala aktivitas sektor kehutanan.

Senat Universitas Mulawarman (Unmul) terdorong untuk memprakarsai konsolidasi dengan senat kehutanan UI (sekarang berubah jadi IPB) dan kehutanan UGM untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan kehutanan dalam bentuk Kongres.

Sampai tahun 1990, industri kayu lapis menghasilkan 8,5 juta meter kubik kayu panel dalam setahun, yang merupakan 75% dari ekspor kayu tropis dunia (FAO, 1990).

Selanjutnya tahun 1992, pelarangan ekspor kayu bulat dicabut. Meskipun demikian pelarangan digantikan pajak ekspor yang tinggi sehingga lahirlah penerapan program Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui Keputusan Menteri No. 228/Kpts-II/1990 dan No. 83/Kpts-IV/1991.

Selanjutnya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 membuka pintu bagi reformasi kebijakan kehutanan yang ada. Karena tekanan dari luar terutama IMF dan bank dunia, reformasi kebijakan kehutanan dilakukan dan UU kehutanan yang baru dikeluarkan pada tahun 1999 yaitu UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999.

Pada masa sebelum reformasi periode kepengurusan Senat Mahasiswa Kehutanan Indonesia cenderung sangat lama, yaitu hingga 5-8 tahun setiap periodenya. Sedangkan pasca reformasi ditetapkan bahwa lamanya kepengurusan hanya 2 tahun saja. Bersamaan pada era reformasi ini (sekitar tahun 1985-2000), kondisi hutan Indonesia menurut Forest Watch Indonesia (FWI) mengalami laju deforestari tertinggi.

Tahun 2000 dan seterusnya desentralisasi dalam kepemerintahan mulai diterapkan. Kanwil dibubarkan dan dialihkan ke Dinas Kehutanan Provinsi dan setelah itu sempat beralih ke tingkat kabupaten dan saat ini telah kembali pada tingkat provinsi.

Pada tahun 2003, luas hutan Indonesia seluas 120,34 juta hektare. Tahun 2007-2009 hutan Indonesia semakin terdegradasi dengan adanya pembagian izin dan fungsi kawasan oleh Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan pada tahun 2017 mencapai 126.094.366,71 hektare dengan laju perkiraan deforestasi menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 450.000 hektare per tahun. Laju deforestasi semakin meningkat dengan pesat. Sejak munculnya kebijakan itu para pendahulu Sylva Indonesia banyak melakukan gerakan-gerakan secara individu dalam mengkritisi pemerintah dalam tulisannya.

Tokoh familiar yang aktif dalam pergerakan Sylva Indonesia sebelum reformasi di antaranya adalah:

  1. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihatrjo, MSc (IPB)
  2. Prof. Dr. Ir. BDAS Simarangkir. M.A.Sc (Unmul)
  3. Prof. Dr. Ir. Sanafri awang (UGM)
  4. Prof. Dr. Ir. H. Nurdin Abdullah (Unhas)
  5. Seto Pragnyono
  6. Sugeng Suprianto
  7. Alm-Ilyas Kadir Daud
  8. Martua Sirait
  9. Muayat Ali Mushi
  10. Darwin Pasaribu
  11. Ferry Firmansyah
  12. Lili Hasanuddin
  13. Henri Risang Purwadi
  14. Andi Azizi
  15. Alm-Yousrul Raffle
  16. Suhasman
  17. Edi Suhardi
  18. Iyep Yudi Winata, dan tokoh lainnya.

 

Jejak Sejarah Tua dan Dinamika Sylva Indonesia

Kelembagaan mahasiswa kehutanan Indonesia adalah sejarah yang sangat tua.

Sylva Indonesia merupakan ikatan yang menghimpun mahasiswa kehutanan Indonesia yang ada di setiap fakultas, jurusan atau program studi kehutanan.

Berdiri sejak 30 Januari 1959 melalui kongres senat I di Baturaden, Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh senat mahasiswa Fahutan IPB dan UGM.

Tahun 1961 kongres II dilaksanakan dan yang menjadi ketua presidium adalah perwakilan dari UGM. Setelah kongres II ini digelar kedua anggota Sylva Indonesia ini mengalami kevakuman sampai akhirnya pada tahun 1971 kembali menggelar kongres Sylva Indonesia III di Madiun.

Setelah 8 tahun berlalu, tahun 1979 Fahutan Unmul memprakarsai konsolidasi ke UGM, IPB dan Dikti untuk megaktifkan kembali Sylva Indonesia (SI). Seiring terbitnya SK Mendikbud N0. 0156 Tahun 1978 dan Instruktur Dirjen Dikti No. 002/DJ/INST 1978 tentang Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis (ISMS) dalam NKK.

Konsolidasi memutuskan untuk melakukan sidang pendahuluan. Pada Maret tahun 1980 bertempat di Samarinda, Unmul menginisiasi untuk mengundang senat mahasiswa kehutanan Indonesia lainnya. Sidang dihadiri oleh 7 senat mahasiswa yaitu, Unmul, IPB, Unhas, Untan, Unlam, Uncen dan AIK dengan segala pembiyayaan akomodasi di tanggung oleh Unmul.

Tanggal 16-19 Juni Tahun 1980, Unmul sebagai tuan rumah Kongres IV yang dihadiri 9 senat mahasiswa bertema “Dengan Kesatuan Jiwa, Pikiran, dan Tenaga Korp Rimbawan Indonesia Kita Capai Masyarakat Adil dan Makmur” terlaksana di Hotel Soekarno Samarinda dan  kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar Gravatar
Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman