Terumbu Karang: Pengertian, Jenis, Sebaran, dan Masalah

Diposting pada
Rusaknya Terumbu Karang
Rusaknya Terumbu Karang

Saat zooxanthellae hilang, warna karang akan memudar menjadi putih karena pigmen warna karang ditentukan oleh zooxanthellae. Pemutihan ini tidak hanya ada pada karang keras saja tetapi karang lunak pun dapat terkena pemutihan karena pemutihan berlaku bagi semua karang yang bersimbiosis dengan zooxanthellae.

Kematian karang akibat pemutihan merupakan masalah serius karena setiap terjadi pemutihan kematian karang mencapai 80 – 90%.

Selain permasalahan iklim, aktivitas manusia dapat menyebabkan ekosistem ini rusak. Kerusakan terumbu karang oleh manusia disebabkan penangkapan ikan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bom dan pukat harimau. Penggunaan bom dan pukat harimau menyebabkan efek boomerang bagi nelayan karena alat tersebut dapat merusak ekosistem ini yang didalamnya terdapat telur-telur dan larva ikan.

Penggunaan bom untuk menangkap ikan memiliki cakupan daerah cukup luas dalam merusak terumbu karang. 2 kg bom penangkap ikan dapat merusak ekosistem ini seluas 19.6 m2. Penggunaan bom penangkap ikan masih sering dilakukan di daerah pulau-pulau kecil karena jauh dari pengawasan pemerintah. Dapat dibayangkan jika seluruh nelayan menggunakan bom untuk menangkap ikan dan tidak diawasi oleh pemerintah akan merusak berhektar-hektar ekosistem yang ada.

8. Pengelola Terumbu Karang

Pemerintah telah menyusun strategi untuk mengelola karang secara lestari yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 8 dan pasal 13 ayat 1 dan 2.

Pasal 1 angka 8 berbunyi konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.

Sementara pasal 13 ayat 1 dan 2 berbunyi (1) dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai konsevasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan, diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang tersebut diperkuat dengan Keputusan Kementrian Kelautan dan Perilkanan No.38/MEN/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Terumbu Karang meliputi kebijakan nasional pengelolaan, strategi dan program nasional pengelolaan, dan arahan pengelolaan.

Di dalam eksekusinya pemerintah dibantu oleh Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) yang memiliki program didanai oleh bank dunia yaitu Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP).

Penyusunan kebijakan nasional tentang pengelolaan terumbu karang dilatar belakangi oleh semakin terdegradasinya ekosistem ini di perairan indonesia.

Degradasi terumbu karang pada tahun 1996 menunjukan angka yang cukup besar yaitu sekitar 39,5% keadaan karang rusak di indonesia. penelitian tersebut dilakukan oleh P3O-LIPI.

Degradasi ekosistem tersebut sejalan dengan pertambahan penduduk dunia yang diiringi pengexploitasian sumber daya alam termasuk terumbu karang.

Strategi pengelolaan ekosistem ini disusun berdasarkan kebijakan nasional sebagai bentuk dari implementasi keseriusan pemerintah dalam mengelola terumbu karang. Strategi pengelolaan dijadikan acuan arah program yang akan dilaksanakan. Terdapat 9 strategi pemerintah dalam mengelola terumbu karang yaitu :

  • Memberdayakan masyarakat pesisir baik langsung maupun tak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem ini,
  • Mengurangi laju degradasi,
  • Mengelola terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat,
  • Merumuskan dan mengkoordinasi program-program instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem ini berbasis masyarakat,
  • Menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kapabilitas pihak-pihak pelaksana pengelolaan ekosistem ini
  • Mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat luas dalam upaya-upaya pengelolaan terumbu karang secara nasional dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat mengenai arti penting nilai ekonomis dan ekologis dari ekosistem ini.
  • Menyempurnakan berbagai peraturan perundangan-undangan serta mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem ini.
  • Meningkatkan dan memperluas kemitraan antar pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumber daya ekosistem ini secara berkelanjutan
  • Meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah , pemerintah daerah dan masyarakat serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola ekosistem ini.

Poin-poin tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengelola ekosistem ini di Indonesia. Peran serta masyarakat diperlukan untuk tetap menjaga terumbu karang agar tidak rusak dan diekploitasi secara berlebih. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan terumbu karang yang lestari.