Ruang Terbuka Hijau: Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Penyediaan

Diposting pada

3.2.10 Green Rooftop

Pemanfaatan area lainnya sebagai ruang terbuka hijau adalah atap-atap bangunan. Hal ini untuk memaksimalkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang lahannya terbatas. Tumbuh-tumbuhan tersebut ditanam di atas atap bangunan.

Tumbuhan ini pada umumnya ditanam dalam pot dan atapnya harus memiliki struktur yang kokoh. Taman atap ini dapat digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan interaksi dan diskusi sosial.

4. Penyediaan RTH

Ruang Terbuka Hijau di Luar Negeri
Ruang Terbuka Hijau di Luar Negeri

Penyediaan kawasan ruang terbuka hijau terbagi menjadi 3 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka di Kawasan Perkotaan.

4.1 Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan berdasarkan luas wilayah pada daerah perkotaan minimal harus ada 30%.

Proporsi ini terbagi menjadi 2 yaitu 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Jika dalam suatu wilayah perkotaan terdapat luasannya lebih dari 30%, luasan tersebut haruslah dipertahankan.

Hal ini karena 30% adalah kemampuan minimal suatu kawasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, menciptakan iklim mikro, hingga menyediakan lingkungan alami secara estetika untuk wilayah perkotaan tersebut.

4.2 Berdasarkan Jumlah Penduduk

Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dibagi menjadi lima skema.

Pembagiannya yaitu 250 jiwa, 2500 jiwa, 30.000 jiwa, 120.000 jiwa, dan 480.000 jiwa.

Klasifikasinya mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota.

Untuk kelas 250 jiwa, ada Taman RT yang berada dalam wilayah RT dengan luas minimal per unit 250 m2 dan luas minimal per kapital 1 m2.

Kelas 2500 jiwa memiliki klasifikasi berupa tipe Taman RW, luas minimal per unit 1250 m2,  dan luas minimal per kapital 0,5 m2.

Tipe untuk 30.000 jiwa adalah Taman Kelurahan dengan luas minimal per unit 9000 m2, dan luas minimal per kapital 0,3 m2. Pada jenis ini, lokasinya dikelompokkan di pusat kelurahan atau sekolah.

Pada penyediaan 120.000 jiwa, tipenya adalah Taman Kecamatan dan Pemakaman yang berlokasi di sekolah atau pusat kecamatan. Luas minimal per unit 24.000 m2 untuk taman kecamatan, sedangkan untuk pemakaman disesuaikan. Luas minimal per kapita untuk taman kecamatan adalah 0,2 m2 dan 1,2 m2 untuk pemakaman.

Lokasi taman kecamatan berada di pusat kecamatan atau sekolah dan menyebar untuk lokasi pemakaman.

Jumlah penduduk 480.000 jiwa, terdapat 3 tipe yaitu Taman Kota, Hutan Kota, dan daerah-daerah yang dibuat untuk fungsi-fungsi tertentu.

Luas minimal per unit untuk taman kota adalah 144.000 m2, sedangkan untuk hutan kota dan lainnya luasannya menyesuaikan.

Luas minimal per kapita untuk taman kota adalah 0.3 m2, hutan kota seluas 4 m2, dan area untuk fungsi-fungsi tertentu seluas 12,5 m2.

Penyebaran lokasinya yaitu di pusat kota, di pinggir kawasan atau di dalam kawasan, serta disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut.

4.3 Berdasarkan Kebutuhan dan Fungsi Tertentu

Berdasarkan kebutuhan dan fungsi tertentu. Fungsi-fungsi dan kebutuhan khusus ini sesuai dengan keperluan daerah dan peraturan daerah terkait yang dapat mempengaruhi perencanaan kota. Pengaruhnya adalah lokasi penyebarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah penduduk, hingga luasannya.

5. Prosedur Perencanaan

Untuk merencanakan ruang terbuka hijau, terdapat beberapa prosedur perencanaan RTH yang harus dilakukan. Berikut adalah penjelasannya secara runtut.

  1. Ruang terbuka hijau harus ditentukan dahulu peruntukkannya yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah untuk keputusan penyediaan RTH;
  2. Untuk ruang terbuka hijau publik, pemanfaatan serta penyediaanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  3. Tahapan untuk melakukan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik adalah perencanaan, pengadaan lahan, perancangan teknik, pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan serta pemeliharaan;
  4. Ruang terbuka hijau privat penyediaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat atau pemilik sesuai dengan perizinan pembangunan;
  5. Ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan untuk penggunaan lain harus menuruti ketentuan serta peraturan daerah yang berlaku, tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, tidak merusak estetika kawasan, tidak menghiraukan keamanan dan kenyamanan masyarakat atau pengunjung, dan tidak merusak fungsi ekologis, estetika, serta sosial budaya kawasan ini; serta
  6. Pedoman Penyediaan RTH di Perkotaan.

Pedoman serta kriteria selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Namun, pada kenyataannya banyak wilayah-wilayah di Indonesia tidak memiliki ruang terbuka hijau yang memenuhi standar. Fungsi dan manfaat dari kawasan ruang terbuka hijau yang tidak kalah pentingnya dari penggunaan lahan lainnya serta peraturan pemerintah yang berlaku menjadikan alasan bahwa kawasan ini harus ada di setiap wilayah di Indonesia.