Perencanaan Zonasi Areal Hutan Layak Tebang

Diposting pada

3. Risalah/Catatan Survei

Data-data yang perlu dicatat dalam inventarisasi hutan dan lansekap meliputi kondisi topografi, aliran-aliran sungai, lokasi-lokasi yang spesifik seperti habitat flora dan fauna langka, mata air, danau, rawa atau daerah genangan, daerah-daerah rawan longsor, dan sebagainya. Data ini digunakan untuk menentukan areal-areal yang harus dilindungi dan untuk peletakan TPn, trase jalan sarad, dan jalan angkutan.

4. Catatan Biaya dan Produkdivitas Alat dan Tenaga Kerja

Data dan informasi ini digunakan untuk membuat rancangan kebutuhan alat, tenaga kerja, dan biaya pelaksanaan pemanenan kayu.

5. Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Perusahaan

Informasi ini bermanfaat agar perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sejalan dengan kebijakan perusahaan.

 

3. Informasi Lain yang Dibutuhkan

Peraturan dalam Perusahaan IUPHHK HA

Sistem Silvikultur

Hal-hal yang perlu diketahui dalam penentuan zonasi areal hutan layak tebang mencakup antara lain sistem silvikultur yang diperkenankan diterapkan pada areal yang direncanakan.

Misalnya pada sistem tebang pilih, perlu diketahui berapa banyak pohon yang dapat ditebang, berapa banyak pohon inti dan pohon induk yang perlu ditinggalkan, berapa banyak anakan, pancang dan tiang yang harus dipertahankan.

Advertisement nature photography

Pada sistem tebang habis, selain volume yang diperkenankan diproduksi, sistem pemanenan yang cocok diterapkan perlu pula diketahui apakah dengan strip, progressive strip cutting, atau dengan metode lainnya.

Peraturan

Berbagai peraturan mengenai hal-hal teknis pun harus diketahui secara pasti. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya:

  • Peraturan yang mengatur tentang metode pemanenan yang diperkenankan, kebijakan perusahaan tentang alat-alat apa dan merk apa yang diperkenankan digunakan serta kebijakan tentang jarak sarad terjauh.
  • Peraturan tentang penggunaan jalan umum, seperti kapasitas muatan dan kecepatan maksimum yang diperkenankan.
  • Peraturan tentang standar jalan yang diperkenankan bagi bangunan jalan hutan.

Aspek Ekologis, Ekonomi, dan Sosial

Penetapan zonasi areal hutan layak tebang dilakukan dengan mempertimbangan aspek kepentingan ekologis, sosial dan ekonomi.

Aspek kepentingan ekologis dititikberatkan pada jaminan kelestarian ekosistem yang ada di areal hutan tersebut. Areal kawasan lindung yang terdapat didalam working area terkait dengan pengelolaan kawasan lindung, seperti penetapan radius atau jarak larangan penebangan pohon inti dari mata air, tepi jurang, waduk, danau, sungai dan anak sungai dalam hutan.

Selain itu, juga terdapat aturan yang terkait dengan penetapan lokasi Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Perlindungan dan Pengungsian Satwa (KPPS). Sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai budaya bangsa dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan serta tipe ekosistem.

Aspek kepentingan sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar hutan serta kepentingan sosial berkaitan dengan nilai sosial budaya (kearifan lokal) masyarakat terhadap hutan tersebut.

Aspek kepentingan ekonomi mengarah kepada hasil yang didapatkan dari hasil pemanenan atau hasil yang didapat langsung dari kegiatan produksi areal efektif. Areal efektif merupakan total seluruh areal hutan yang dilakukan zonasi dikurangi dengan areal hutan tidak efektif. Areal tidak produktif untuk produksi meliputi alokasi untuk sarana dan prasarana, petak penelitian, petak ukur permanen, persemaian, dan kebun benih untuk pengahasil bibit.

 

Referensi

Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Jakarta (ID): Penebit Kanisius.

Karlsson J, Ronnqvist M, dan Bergstorm J. 2004. An optimization model for annual harvest planning. Canadian Journal of Forest Research. Academic Research Library. 1747.