KTT Bumi: Pengertian, Sejarah, Isu, dan Hasil

Diposting pada
Perubahan Iklim (instagram.com)

Hal ini menyebabkan tidak terserapnya emisi oleh tumbuhan sehingga menyebabkan penuhnya gas karbon di udara dan menghalangi pantulan sinar matahari dari bumi. Pantulan sinar matahari yang tidak diteruskan ke atmosfer menyebabkan suhu bumi meningkat sehingga memicu terjadinya perubahan iklim.

Permasalahan tersebut mendorong PBB untuk membentuk konvensi perubahan iklim The Framework Convention on Climate Change (FCCC). Tujuan pokok konvensi ini adalah stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dengan cara mengurangi sumber emisi gas seperti CO2, emisi pabrik, transportasi, dan penggunaan energi fosil pada umumnya.

Dampak perubahan iklim adalah kelangkaan air. Fenomena ini terjadi akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan tidak menentu. Selain itu, kemarau juga meningkatkan suhu bumi sehingga penguapan (evapotranspirasi) berjalan dengan cepat.

Suhu bumi tertinggi di Indonesia yang dicatat oleh BMKG adalah 39.5°C pada 27 Oktober 2015 di Kota Semarang.

Masalah air adalah masalah yang sangat fatal bila diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, PBB membuat laporan yang bertajuk “An Agenda for Water Action” bersama bank dunia.

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang dibahas pada KTT Bumi. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Pembangunan industri menimbulkan efek bagi kemajuan ekonomi dan sosial karena manusia mendapatkan keuntungan melalui pembangunan industri serta membawa manusia pada peradaban baru.

Akan tetapi dalam aspek lingkungan, terjadi pencemaran yang luar biasa karena pada pelaksanaan pembangunan industri memerlukan bahan bakar dari alam yaitu batu bara.

Jika kegiatan industri tidak dikontrol secara serius, maka alam akan rusak dan sumber daya akan habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu adanya inovasi mengenai penggunaan energi alternatif dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan industri.

4. Hasil-Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi

KTT Bumi menghasilkan dokumen yang mengikat dan tidak mengikat. Dokumen yang mengikat antara lain Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Kerangka PBB untuk perubahan iklim. Sementara dokumen yang tidak mengikat antara lain Agenda 21, Deklarasi Rio, dan prinsip-prinsip mengelola hutan secara lestari.

Agenda 21 adalah program aksi dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh 178 negara, termasuk Indonesia ketika diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Jainero tahun 1992.

Agenda 21 terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama tentang program yang berkaitan dengan dimensi sosial ekonomi. Bagian kedua tentang pengelolaan sumberdaya dan pencemaran. Bagian ketiga tentang program untuk penguatan kelompok utama.

Bagian keempat yaitu program pengembangan sarana implementasi. Pada bagian keempat dicantumkan komitmen negara maju untuk memberikan 0,7% GNP untuk negara berkembang. Nantinya Negara berkembang akan menggunakannya untuk pengelolaan lingkungan sebagai konsekuensi pengeluaran polusi yang besar dari kegiatan industri negara maju.

Deklarasi Rio merupakan kesepakatan yang dideklarasikan pada KTT Bumi Rio de Jainero, Brazil. Pada Deklarsi Rio dibentuk prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain precautionary principle, prinsip keadilan, prinsip integrasi, dan prinsip kerjasama.

Precautionary principle merupakan prinsip yang bermakna jika ada ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, tidak adanya bukti ilmiah tidak dapat digunakan sebagai alasan menunda usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut.

Prinsip keadilan lebih menekankan kepada hak manusia untuk menikmati hidup di lingkungan yang bersih serta mendapatkan akses yang adil dalam mengelola sumber daya alam. Prinsip integrasi dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan sangat diperlukan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan karena perlunya kesepakatan bersama dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sementara prinsip kerjasama pada dasarnya bertujuan agar negara-negara melakukan kerjasama melindungi dan melestarikan lingkungan.

Konvensi Keanekaragaman Hayati berisi tentang kesepakatan negara-negara tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari menjadi tanggung jawab negara, walaupun negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya hayati yang dimiliki.

Kesadaran negara-negara tentang pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumber daya secara lestari mampu menekan dampak terhadap perubahan iklim atau isu-isu lingkungan lainnya karena fungsi dari keanekaragaman hayati adalah untuk memelihara sistem-sistem kehidupan biosfer.