Kebun Binatang: Pengertian, Tipe, dan Fungsi

Diposting pada

4.2 Fungsi Edukasi

Kebun binatang menjadi sangat cocok bagi anak-anak karena memberikan pengetahuan anak atau siswa dengan melihat bentuk visual secara nyata berbagai satwa yang mungkin sebelumnya hanya dilihat di televisi atau buku.

Keberadaan kebun binatang sebagai kawasan wisata edukatif yang murah dan mudah dicapai.

Tentunya fungsi ini didukung dengan aktivitas kebun binatang seperti pengamatan, informasi biologi, dan penelitian.

Selain itu, sarana penelitian bagi berbagai disiplin ilmu, kedokteran hewan, biologi, peternakan dan pariwisata dari berbagai tingkatan pendidikan serta sarana penelitian para pakar konservasi dari lembaga konservasi nasional maupun internasional.

4.3 Fungsi Konservasi

Beruang Madu di Kebun Binatang
Beruang Madu di Kebun Binatang

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 1997 mengamanatkan agar seluruh Gubernur dan Bupati di Indonesia melakukan pembinaan dan pengelolaan terhadap flora dan fauna yang ada di daerah masing-masing.

Sedangkan keputusan Menteri kehutanan No. 479 tahun 1998 menjelaskan tentang perizinan, kriteria, persyaratan , hak, dan kewajiban kebun binatang.

Konservasi ini didukung dengan aktivitas kebun binatang yang mengumpulkan, mencatat, merawat, mengembang biakkan, memelihara, inventarisasi, edukasi, dan kepustakaan.

Selain itu, dapat menjaga kemurnian genetik serta secara tidak langsung. Kita dapat melaksanakan penyuluhan tentang konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan kepada masyarakat luas di seluruh pelosok Indonesia.

Bahkan, tujuan utama pembuatan kawasan ini adalah agar tempat pemeliharaan atau pengembangbiakan satwa liar di luar habitatnya agar spesies tersebut tidak punah.

4.4 Fungsi Ekologi

Fungsi ekologi kebun binatang sebagai salah satu wujud wilayah yang berfungsi sebagai tempat pelestarian dan perlindungan hewan endemik, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ramah terhadap alam.

4.5 Fungsi Ekonomi

Kebun binatang selain sebagai tempat untuk menjaga satwa endemik yang ada wilayah tertentu, tempat ini juga bisa meningkatkan perekonomian suatu wilayah atau negara.

Hal ini dikarenakan kebun binatang sebagai tempat rekreasi atau wisata sehingga bisa menarik banyak wistawan untuk mengunjunginya.

5. Pengelolaan

Kegiatan kebun binatang berupa peragaan satwa di dalam kandang yang dikondisikan mirip dengan habitat alami satwa, dibedakan menjadi beberapa zona, yaitu mamalia besar, mamalia kecil, mamalia berbahaya, burung, akuarium, reptil dan insektarium.

Adapun birokrasi/struktur organisasinya yang disajikan dalam bentuk bagan seperti struktur Organisasi Dewan Direksi, Departemen Konservasi, Departemen Keuangan dan Akuntansi, Departemen Kesehatan, dan Departemen Human Resource and General Affair (HRGA).

Selain itu, hukum yang mengatur terkait pengelolaan atau pemeliharaan hewan baik hewan yang masih banyak individunya maupun hewan yang dilindungi.

Pemerintah membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka/lindung dari kepunahannya.

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka/ lindung, serta ekosistemnya.

Payung hukum atau peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain:

  • Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
  • Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya
  • Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dsb.
  • Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kesehatan
  • Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
  • Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
  • Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang nama dan jenis fauna langka yang dilindungi

Hak dan kewajiban kebun binatang di Indonesia telah di atur dalam Surat Keputusan menteri Kehutanan dan Perkebunan di atas.

Kewajiban kebun binatang tertera dalam pasal 9 Surat Keputusan bahwa antara lain: