Kebijakan Publik

Diposting pada

Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan tindakan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan tertentu (William Dunn 1994).

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R Dye 1981).

Forest policy is what governments choose to do or not do about forests within their jurisdiction (Society of American Foresters).

Kebijakan (publik) kehutanan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang diformalkan dalam bidang kehutanan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mandat pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia memiliki tujuan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat, serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia negara atau pemerintah memiliki:

  1. Fungsi alokasi
  2. Fungsi distribusi
  3. Fungsi produksi
  4. Fungsi stabilisasi
  5. Fungsi perlindungan

Pengelolaan dan pengurusan hutan oleh negara ini harus diawasi oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan kehutanan sehingga analisis kebijakan mutlak untuk dipahami. Analisis kebijakan dalam dunia kehutanan ini penting karena luas kawasan hutan meliputi 70% luas daratan di Indonesia, hutan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, banyak pengelolaan hutan yang diberikan kepada pihak swasta, sumber daya hutan selalu menjadi perebutan berbagai pemangku kepentingan, serta biaya pengelolaan hutan ditanggung oleh lokal atau nasional tetapi manfaatnya dirasakan dunia internasional.

Analisis Kebijakan Berorientasi Masalah

1. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

FaseKarakteristikIlustrasi
PENYUSUNAN AGENDAPara pihak yang berkepentingan menempatkan masalah pada agenda publikProses menyiapkan rancangan peraturan/ Perpu
FORMULASI KEBIJAKANMerumuskan alternatif kebijakanPembuat keoutusan menyadari akan perlunya perbaikan/ pembuatan kebijakan
ADOPSI KEBIJAKANProses pengadopsian kebijakan oleh pemerintah (pusat dan daerah)Pemerintah mempertimbangkann untuk implementasi kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKANPemerintah meyakini dan menerapkan kebijakanPemerintah bersedia menyediakan sumberdaya (manusia dan dana) untuk implementasi
PENILAIAN KEBIJAKANProses penilaian apakah kebijakan dilaksanakan dan hasilnya sesuai tujuanMasyarakat (kelompok sasaran) merasakan manfaat kebijakan

Tahapan pembuatan kebijakan publik ini seringkali menyebabkan konflik-konflik. Menurut James Mayers dan Stephen Bass (2004), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hasil keputusan formal dari perdebatan yang kompleks yang melibatkan berbagai kekuatan/kekuasaan yang berpengaruh. Hal-hal inilah yang menjadi selalu adanya konflik dalam perumusan kebijakan. Lebih rinci lagi, kebijakan publik dapat dipicu karena adanya konflik tujuan, konflik aktor, dan konflik paradigma.

Tahapan pembuatan kebijakan publik ini juga seringkali disebut dengan siklus kebijakan publik karena tahapan-tahapan pembuatannya membentuk model yang bersiklus.

 

2. Analisis dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik ini menjadi suata hal yang cukup sulit karena kajiannya mencakup berbagai disiplin ilmu atau setidaknya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat. Berdasarkan hal itu, kebijakan sebagai ilmu bersifat interdisiplin bahkan intradisiplin.

Analisis kebijakan publik adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualkan model dan riset dari disiplin-disiplin yang mengandung orientasi masalah dan kebijakan.

Lebih jauh lagi, analisis kebijakan adalah sub-bidang terapan yang isinya tidak dapat ditentukan berdasarkan disiplin yang terbatas, tetapi berdasarkan hal-hal yang tampaknya sesuai dengan situasu masalah (kontekstual) dan hakekat/ sifat dari persoalan (Wildavsky 1979).

Orientasi dari ilmu kebijakan publik sendiri memiliki sifat multi metode, multi disiplin, berfokus pada masalah, berkaitan dengan proses kebijakan dan hasil dari suatu kebijakan, serta bertujuan untuk memadukan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan.

Dalam menganalisis suatu kebijakan maka biasanya diawali dengan adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat. Isu-isu ini kemudian diangkat menjadi suatu masalah apabila memang isu yang ada di masyarakat layak untuk diangkat menjadi suatu masalah dalam masyarakat. Berdasarkan masalah yang diangkat itu kemudian analisis kebijakan mencari berbagai solusi yang seharusnya diterapkan.

Proses pembuatan kebijakan bukan hanya tentang menganalisis suatu masalah, melainkan juga menganalisis mengenai berbagai pilihan kebijakan atau solusi yang harus diambil dan analisis mengenai dampak apa yang akan terjadi akibat diterapkannya kebijakan publik yang baru.

Berdasarkan pendapat dari Gordon (1977), analisis kebijakan ini diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

Jenis Analisis KebijakanDeskripsi
Analisis determinasi kebijakanCara pembuatan, mengapa, kapan, untuk siapa suatu kebijakan itu dibuat
Analisis isi kebijakanDeskripsi isi, berkaitan dengan hubungan antar kebijakan, serta nilai kebijakan yang dikandung
Monitoring dan evaluasi kebijakanMenyangkut tentang kinerja dan dampak dari suatu kebijakan yang diterapkan
Informasi untuk kebijakanAnalisis untuk memberi informasi bagi aktivitas pembuat kebijakan (memberikan saran-saran dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan)
Advokasi kebijakanRiset dan argumen untuk mempengaruhi agenda kebijakan

 

3. Isu dalam Kebijakan Publik

Isu sejatinya bukan merupakan kabar burung, dalam konteks kebijakan isu merupakan awal dari adanya suatu rumusan pembuatan kebijakan, penghapusan kebijakan, ataupun perubahan dalam kebijakan publik.

Isu kebijakan umumnya muncul karena telah terjadi silang pendapat (biasanya dalam debat publik) di antara para tokoh (aktor) mengenai hal tertentu. Perdebatan tersebut biasanya mengenai rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.

Munculnya isu kebijakan ini umumnya timbul karena telah terjadi konflik atau perbedaan persepsi di antara para aktor atas situasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada suatu waktu tertentu. Isu sendiri sejatinya bukan tentang adanya masalah atau ancaman, namun dengan adanya isu ini dapat membuat suatu kebijakan baru yang memang lebih layak untuk diterapkan karena memiliki kebermanfaatan yang sangat tinggi bagi masyarakat.

Menurut Dunn (1990) berdasarkan tingkat penting atau tidaknya suatu isu, isu diklasfikasikan menjadi isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor/marginal (isu pinggiran). Semakin tinggi peringkat suatu isu maka semakin mungkin diangkat menjadi suatu permasalahan dalam kebijakan publik yang nantinya akan dibahas dalam penyusunan agenda, hal tersebut karena isu tersebut memiliki posisi yang strategis secara politis.

Isu yang dapat diangkat menjadi suatu permasalahan kebijakan publik memiliki kriteria-kriteria tertentu, kriteria tersebut di antaranya:

Kebijakan Publik
Rating: 4.9 from 15 vote[s]