Kebijakan kehutanan merupakan alat yang cukup ampuh dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia. Pengertian kebijakan ini berbeda dengan pengertian kebijaksanaan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan seringkali tidak bijaksana bagi beberapa pemegang kepentingan.
Kebijakan kehutanan ini harus dimengerti dan dipahami oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Segala kegiatan manajemen hutan akan selalu berhubungan dengan peraturan perundangan kehutanan yang merupakan bentuk dari kebijakan kehutanan. Kebijakan kehutanan ini menjadi inti dan pedoman dalam pengelolaan hutan di Indonesia karena bagaimanapun segala tindak-tanduk pengelolaan hutan pasti mengacu pada hal ini.
Kebijakan dalam arti luas mencakup hal-hal mengenai pengambilan keputusan, bersifat rasional, bersifat non-pribadi, dan berkaitan dengan publik. Publik merupakan satu-satunya objek dalam kebijakan maka berbagai definisi kebijakan dikaitkan dengan publik.
Kebijakan hutan
[read more]
“Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.”
–Thomas R. Dye
“Kebijakan-kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.”
–James E. Anderson
Kebijakan kehutanan berkaitan dengan berbagai hal yang hubungannya cukup rumit. Berdasarkan hal ini pula banyak masalah-masalah kehutanan yang sukar untuk dipecahkan. Namun secara sederhana, kebijakan kehutanan dapat dianalisis dalam skema berikut.
Skema tersebut dapat dianalisis untuk berbagai kebutuhan kebijakan hutan. Masalah-masalah yang biasa hadir dalam pengelolaan hutan Indonesia, seperti masalah pinjam pakai kawasan hutan yang biasa dipakai untuk kegiatan tambang, izin pembukaan hutan alam, kebakaran hutan, dan korupsi di bidang kehutanan harus segera diselesaikan sampai ke akar masalah agar bangsa Indonesia lebih sejahtera berdampingan dengan alam yang asri.
Salam lestari
Referensi:
Redaksi Forester Act
[/read]