Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum

Diposting pada

7. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Dampak pembalakan hutan (illegal logging) akan menjadi sangat mengerikan jika tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hilangnya tutupan secara terus menerus akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan bencana alam yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya.

Pencegahan pembalakan liar (illegal logging) dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kegiatan-kegiatan di dalam hutan yang mencurigakan dapat dilaporkan kepada pihak penegak hukum setempat agar dapat segera ditindak. Namun perlu diwaspadai, apakah aparat penegak hukum setempat benar-benar bersih dan tidak terlibat dari kegiatan tersebut.

Penanggulangan terhadap hilangnya tutupan hutan akibat illegal logging yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Penanaman bibit pohon di lahan terbuka diharapkan mampu menjadi penyeimbang ekosistem di masa mendatang. Setelah dilakukan penanaman, masyarakat juga harus melakukan perawatan agar pohon yang tumbuh dapat terjaga dari potensi yang membahayakan keberadaan pohon tersebut seperti hama dan penyakit.

Penerapan sistem tebang pilih maupun tebang tanam juga merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kegiatan pembalakan liar (illegal logging). Sistem ini mendukung pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management).

Hal lainnya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pembalakan liar (illegal logging) adalah dengan meminimalisir penggunaan produk berbahan dasar kayu, seperti kertas. Permintaan terhadap bahan kayu yang tinggi akan memicu para perusahaan kayu untuk menebang pohon hutan secara besar-besaran tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menjadikan kawasan hutan tertentu menjadi hutan lindung. Fungsi hutan lindung sebagai penyeimbang ekosistem, tata air, konservasi tanah, dan penyuplai oksigen menjadi sangat penting ditengah kondisi pemanasan global seperti saat ini. Kawasan hutan lindung tidak akan dengan mudah dimasuki oleh orang-orang tidak bertanggungjawab karena kawasan ini merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan di dalamnya.

Ketika kegiatan pembalakan liar sudah terjadi, maka harus dilakukannya penanggulangan terhadap pihak yang melakukannya. Melalui dasar hukum yang berlaku dan diatur dalam perundang-undangan, diharapkan akan memberi efek jera kepada para penjahat untuk melakukan kegiatan pembalakan liar lagi.

Pada tahun 2005-2009, Departemen Kehutanan menetapkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 456/Menhut-VII/2004. Kebijakan prioritas tersebut ada lima yaitu pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pemantapan kawasan hutan.

Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal di atas dijabarkan kembali dalam beberapa kegiatan yaitu menyediakan informasi lokasi rawan pencurian kayu, menggalang masyarakat peduli pemberantasan pencurian kayu, menurunkan gangguan hutan, mengintensifkan koordinasi POLRI dengan TNI dan penegak hukum, serta melakukan upaya operasi pemberantasan illegal logging dan illegal trade.

Penanggulangan juga harus dilakukan oleh penegak hukum seperti Polisi dan TNI. Mereka berperan sebagai pengawasan kegiatan di dalam dan sekitar hutan. Polisi harus melakukan pemantauan melalui udara agar memudahkan pemberantasan pembalakan liar. Pihak penegak hukum harus bertindak tegas dalam memberantas illegal logging tanpa pandang bulu. Upaya pengangkapan kegiatan illegal logging tidak hanya sebatas pelaku di lapangan, tapi harus diberantas melalui jaringan yang terkoneksi dengan kegiatan tersebut.

Kegiatan pembalakan liar (illegal logging) merupakan tindakan yang kejam karena akan mengganggu kondisi hutan yang semula menjadi habitat satwa. Fungsi ekologis hutan tidak akan tercapai ketika hutan terganggu. Sudah saatnya kita lebih memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan mencurigakan di dalam hutan karena bisa jadi kegiatan tersebut secara tidak langsung akan memberikan kerugian kepada kita.