Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum

Diposting pada

5. Pelaku-Pelaku Pembalakan Liar

Kegiatan pembalakan liar (illegal logging) tidak akan terjadi jika tidak adanya pelaku dalam kegiatan tersebut. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam penebangan liar, antara lain pemilik modal, masyarakat, pemilik pabrik pengolahan kayu, pegawai pemerintahan, penegak hukum, serta pengusaha asing.

Pemilik modal atau cukong yang menjadi awal terjadinya pembalakan liar. Cukong merupakan pihak yang memiliki modal untuk melakukan pembalakan liar. Berbagai sumber mengatakan bahwa pemilik modal dapat berasal dari  oknum anggota MPR, anggota DPR, pejabat pemerintahan, para pengusaha kehutanan, POLRI, maupun TNI.

Pemilik modal akan memberi instruksi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk menebang dan mengangkut kayu-kayu hasil curian. Kayu-kayu tersebut akan dibeli oleh pemilik pabrik pengolahan kayu yang akan diproses menjadi produk.

Pegawai pemerintah yang bergerak di bidang kehutanan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan tersebut. Di samping itu, pegawai pemerintah akan memanipulasi dokumen-dokumen terkait agar tidak terlihat adanya kegiatan yang mencurigakan di lapang. Pegawai pemerintah juga tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana semestinya dilakukan.

Para pemilik modal serta penerima kayu tersebut melakukan tindakan penyuapan para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan TNI agar dengan mudah lolos dari hukuman yang berlaku. TNI dan Polisi biasanya turut terlibat dalam proses pengangkutan kayu hasil curian agar seolah-olah seluruh kegiatan sudah diawasi oleh penegak hukum.

Setelah kayu hasil curian sudah dengan aman diterima penerima kayu, pengusaha asing yang memiliki koneksi luas ke beberapa negara akan melaksanakan tugasnya sebagai distributor kayu dan menyelundupkannya ke berbagai negara.

6. Dasar Hukum Illegal Logging

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (illegal logging) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (illegal logging) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU P3H merupakan bentuk lanjutan dari UU Pemberantasan Illegal Logging yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial.

Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi “Setiap orang dilarang: b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”

Kata setiap orang mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut:

Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit  Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).