Hutan Produksi: Pengertian, Jenis, Sebaran, dan Peraturan

Diposting pada

2.3 Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi merupakan kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

3. Sebaran Hutan Produksi di Indonesia

Peta Hutan Indonesia

Persebaran hutan di Indonesia tergolong heterogen. Banyak jenis-jenis hutan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Hutan Produksi sendiri merupakan kawasan hutan paling luas jika dibandingkan dengan luas hutan konservasi dan hutan lindung. Luas hutan jenis ini di Indonesia sendiri sebesar 72 juta hektar dari total luas kawasan hutan di Indonesia sebesar 129 juta hektar (Risnandar 2017).

Sebagian besar hutan jenis ini yang berupa hutan alam atau hutan rimba tersebar merata di seluruh kawasan Pulau Kalimantan.

Hutan Produksi yang berupa hutan tanaman sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hutan jenis ini yang ada di Pulau Jawa berupa hutan jati, hutan pinus, hutan jabon, hutan sengon, hutan mahoni dan lain sebagainya, sedangkan di Pulau Sumatra dan Aceh berupa hutan dengan tegakan pinus yang dapat dimanfaatkan getah maupun kayunya.

4. Peraturan yang Berkaitan dengan Hutan Produksi

Peraturan Perundangan

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan hutan yang memiliki fungsi produksi meliputi:

  1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  2. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi.
  5. Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

5. Perusahaan-Perusahaan Besar Pemegang Izin di Kawasan Hutan Produksi

Sinarmas Forestry