Hutan Lindung: Pengertian, Fungsi, Dasar Hukum, dan Masalah

Diposting pada
  1. Inventarisasi hutan
  2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
  3. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
  4. Penyusunan rencana kehutanan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan

Selain itu, Menurut Keppres No. 32 Tahun 1990 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. Peraturan Mengenai Hutan Lindung

Banyak kajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kebijakan dan peraturan hutan lindung yang memiliki berbagai macam manfaat. Berikut sekilas ulasan mengenai kebijakan hutan lindung, yaitu:

  1. Mewujudkan persamaan persepsi tentang fungsi hutan lindung antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung
  2. Kebijakan yang komprehensif serta terintegrasi maupun yang tidak terintegrasi haruslah mengacu pada dasar hukum hutan lindung.

7. Data mengenai Hutan Lindung di Indonesia

Berdasarkan data yang dirilisi oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang berasal dari Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia berada pada peringkat kedua di dunia dalam hal kehilangan hutan setelah Brazil yang ada di posisi teratas. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia sendiri dikenal sebagai negara megadiverse country karena memiliki hutan yang luas dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Data dari kementerian terkait pun menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015, Indonesia mengalami kehilangan luasan hutan mencapai 684.000 ha setiap tahunnya (KLHK 2015).

Hal tersebut juga tidak jauh berbeda terjadi pada hutan lindung. Status kawasan hutan lindung pun mengalami deforestasi yang cukup pesat. Selain hutan jenis ini, status kawasan hutan produksi dan hutan konservasi pun mengalami deforestasi yang cukup signifikan.

8. Masalah-Masalah Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah kurang berhasil mengelola sejumlah kawasan lindung ataupun konservasi, bukan semata karena kurang atau tidak tersedianya kebijakan, namun karena ketidak sanggupan dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan disamping adanya kendala di lapangan (Sinery et al. 2013).

Sinery juga menyatakan pula bahwa pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu secara efektif mengelola kawasan-kawasan lindung atau konservasi yang ada karena keterbatasan birokrasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar manajemen kawasan konservasi atau kawasan lindung.

Keterbatasan tersebut mencakup keterbatasan pengetahuan, kelangkaan informasi, tidak memadainya keterampilan-keterampilan pegawai kehutanan dan buruknya kelembagaan yang mengelola kawasan. Di sisi lain masalah pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung belum mendapat respon yang positif dari masyarakat sepenuhnya.

Menurut Sinery et.al (2013) telah terjadi perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam pada masyarakat sekitar hutan dari kebutuhan dasar (basic needs) menjadi pola keinginan (desire). Konsekuensinya jelas berdampak terhadap eksistensi kawasan lindung termasuk keberadaan masyarakat sekitar.

 

Hutan lindung ini harus dilestarikan keberadaannya. Berbagai manfaat yang diberikan hutan ini sesungguhnya pun memberikan manfaat ekonomi dan ekologi, namun jarang sekali orang yang mau menilai. Mari terus menjaga hutan dan menyebarkan pengetahuan konservasi kepada masyarakat.

 

Referensi:

Dorren LKA, Berger F, Imeson AC, Maier B, Rey F. 2004. Integrity, stability and management of protection forests in the European Alps. Journal of Forest Ecology and Management 195 (2004) 165–176 France (FR): Elsevier Publishing.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. 2015. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Data Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung). Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia.s

Sinery A. 2013. Stategi Pengelolaan Populasi Kuskus di Pulau Numfor Provinsi Papua. [Disertasi] Ilmu Kehutanan Univeritas Mulawarman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.