Hutan Lindung: Pengertian, Fungsi, Dasar Hukum, dan Masalah

Diposting pada

4. Contoh Hutan Lindung di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa contoh hutan lindung yang terdapat di Indonesia

4.1 Hutan Lindung Sungai Wain

Hutan Lindung Sungai Wain

Luas hutan ini adalah sekitar 9.782,8 ha dan terletak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun bukan merupakan hutan konservasi, hutan ini merupakan rumah bagi berbagai satwa liar dilindungi seperti Orang Utan, Bekantan, dan berbagai tumbuhan endemik.

Hutan Lindung Sungai Wain saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai objek wisata alam. Dengan adanya manfaat berupa jasa lingkungan berupa wisata, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa sangat penting untuk menjaga hutan agar manfaat dari jasa lingkungan ini terus terjaga.

4.2 Hutan Lindung Wehea

Hutan Lindung Wehea

Hutan ini berada di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Luas dari hutan ini sendiri adalah sekitar 38.000 ha yang mana di dalam kawasan ini masih sering ditemukan suku setempat, yaitu Suku Dayak.

Hal yang luar biasa dari Hutan Lindung Wehea terjadi pada tahun 2009, saat itu pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan Kalpataru pada hutan ini. Pemberian penghargaan ini karena pada tahun tersebut diadakan upaya pelestarian yang luar biasa terhadap hutan lindung tersebut.

4.3 Hutan Lindung Alas Kethu

Hutan Lindung Alas Kethu

Hutan ini terletak di wilayah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hutan ini didominasi oleh pohon-pohon mahoni, jati, kayu putih, dan akasia. Luas hutan ini sendiri sebenarnya dibilang relatif cukup kecil karena hanya memiliki luas sekitar 40 ha saja. Meskipun demikian, hutan ini sangat berjasa bagi wilayah yang ada di sekitar kabupaten Wonogiri.

5. Dasar Hukum

Keberadaan hutan lindung sebagai hutan penutupan vegetasi sangatlah penting untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hutan jenis ini selain untuk pengelolaan sumberdaya alam, juga harus diperhatikan dasar-dasar hukum dan perundang-undangan yang menjadi tata cara, panduan serta pengelolaan yang harus ditaati.

Berikut adalah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan hutan lindung di Indonesia:

Pertama, UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 5 yang menegaskan kewenangan daerah atas pengelolaan hutan lindung.

Kedua, terdapat Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1999 mengenai pengelolaan untuk pemahaman fungsi dan manfaat kawasan lindung yang perlu tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Secara khusus untuk dasar hukum fungsi hutan lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Jauh sebelum itu pemerintah telah mengupayakan Kepres 32 tahun 1990 (tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) yang mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan kawasan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, kawasan sekitar mata air), kawasan suaka alam dan cagar budaya (kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainya, kawasan pantan berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana alam.

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan perencanan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni: