Coalruption, Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara

Diposting pada

Bisnis batu bara adalah bisnis besar di negeri ini yang bisa dibilang hanya mampu dipegang oleh tangan-tangan jutawan. Keuntungan yang terus meningkat setiap tahunnya dan proyeksi yang menjanjikan membuat bisnis batu bara seolah tak henti dijajaki.

Sangat disayangkan, kini ⎯atau mungkin sejak dulu⎯ telah muncul praktik coalruption, korupsi oleh para elite politik dalam sektor bisnis pertambangan batu bara.

Apa itu coalruption? Berikut ini kami sajikan artikel mengenai coalruption dan rekomendasi aksi yang dapat dilakukan untuk memberantasnya.

 

Batu Bara: Bahan Bakar Kampanye Politik

Coalruption
Coalruption – sumber: ekonomi.metrotvnews.com

Menuju pemilihan umum tahun 2019, para elite politik sedang butuh modal besar untuk melakukan kampanye. Sektor bisnis batu bara yang kemudian dipilih untuk menjadi sumber pendanaan kampanye politik. Banyak politisi Indonesia yang memiliki bisnis terkait dengan pertambangan batu bara.

Era sekarang, mudah bagi para elite politik untuk memiliki bisnis batu bara. KPK dan organisasi masyarakat sipil mencatat jumlah izin pertambangan meningkat saat kampanye pilkada atau segera setelah pilkada selesai. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan desentralisasi, di mana izin pengelolaan sumber daya alam di daerah tidak lagi menunggu keputusan pemerintah pusat.

Akibatnya, muncul konflik kepentingan yang menyebabkan korupsi politik di industri batu bara atau yang kita sebut sebagai coalruption. Elite politik atau pengusaha dengan koneksi politik (politically exposed persons) dinilai tidak lagi bersih dalam mengelola perputaran uang yang dihasilkan dari bisnis batu bara. Bukti nyatanya adalah praktik korupsi batu bara di daerah Kalimantan Timur oleh sejumlah perusahaan milik tokoh penting di Indonesia.

Praktik coalruption sedang menggerogoti Indonesia. Adanya praktik ini membuat lingkungan sekitar pertambangan menjadi tercemar, membuat masyarakat lokal kehilangan akses terhadap penghidupan, merusak reputasi bangsa, dan melemahkan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, untuk masa depan Indonesia dengan energi dan politik yang lebih bersih kita harus mengakhiri coalruption dengan tidak melulu bergantung pada komoditas batu bara.

 

Bersihkan Indonesia, Gagalkan Coalruption

Dampak Coalruption mungkin tidak bisa dirasakan secara kasatmata. Perlahan tapi pasti, coalruption jelas merugikan negara terlebih rakyat jelata. Berikut beberapa rekomendasi aksi berantas coalruption yang dilansir dari penelitian bertajuk “Coalruption, Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara”.

1. Memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan batu bara. Kelemahan yang ada saat ini adalah kehadiran PEP dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batu bara.

2. Memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP, termasuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik yang ditimbulkan oleh “fenomena keluar masuk” di mana orang seringkali berpindah jabatan antara sektor publik dan swasta.

3. Menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batu bara. Jika pemilik perusahaan yang sebenarnya tersamar, publik tidak mungkin dapat mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan tersebut.

4. Menyusun peta jalan untuk menutup bisnis pertambangan batu bara di Indonesia. Dampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan batu bara sangat luas dan tidak dapat dihindari. Sebuah peta jalan harus dibuat untuk melakukan transisi eneregi dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan.

 

 

Editor: Mega Dinda Larasati