Kebijakan kehutanan merupakan alat yang cukup ampuh dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia. Pengertian kebijakan ini berbeda dengan pengertian kebijaksanaan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan seringkali tidak bijaksana bagi beberapa pemegang kepentingan.

kebijakan kehutanan

Kebijakan dalam arti luas mencakup hal-hal mengenai pengambilan keputusan, bersifat rasional, bersifat non-pribadi, dan berkaitan dengan publik. Publik merupakan satu-satunya objek dalam kebijakan maka berbagai definisi kebijakan dikaitkan dengan publik.

Kebijakan hutan

Kebijakan hutan

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

–Thomas R. Dye

Kebijakan-kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

–James E. Anderson

Kebijakan kehutanan berkaitan dengan berbagai hal yang hubungannya cukup rumit. Berdasarkan hal ini pula banyak masalah-masalah kehutanan yang sukar untuk dipecahkan. Namun secara sederhana, kebijakan kehutanan dapat dianalisis dalam skema berikut.

Forester Act

Skema tersebut dapat dianalisis untuk berbagai kebutuhan kebijakan hutan. Masalah-masalah yang biasa hadir dalam pengelolaan hutan Indonesia, seperti masalah pinjam pakai kawasan hutan yang biasa dipakai untuk kegiatan tambang, izin pembukaan hutan alam, kebakaran hutan, dan korupsi di bidang kehutanan harus segera diselesaikan sampai ke akar masalah agar bangsa Indonesia lebih sejahtera berdampingan dengan alam yang asri.

Salam lestari

Sumber: Redaksi Forester Act !